Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah Indonesia akan membangun pusat penyimpanan ikan nasional dengan skema solicited atau inisiatif pemerintah.
"Arahan Presiden kita adalah melaksanakan pembangunan yang diminta, artinya pemerintah akan mulai membebaskan 200 hektar lahan dan menyiapkan infrastruktur dasar," kata Menkeu dalam jumpa pers usai rapat terbatas dengan Presiden Widodo di Jakarta, Senin.Menteri Perhubungan mengatakan Indonesia bagian timur kaya akan ikan.
Menurut laporan Menteri Kelautan dan Perikanan, banyak hal yang bisa diefektifkan agar fungsi perikanan bisa ditingkatkan, ujarnya.
“Dari situ kami melihat bahwa untuk membuat pusat penyimpanan ikan nasional tidak cukup dengan pelabuhan yang ada dikembangkan atau digunakan, tapi perlu satu pelabuhan yang pelabuhannya dibagi dengan kawasan industri,” tandasnya.
Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembangunan dengan skema solicited, tambahnya.
Pemerintah selanjutnya akan melakukan lelang kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan nilai investasi sekitar Rp5 triliun, ujarnya.
Selain itu, kata dia, ada peluang untuk mengembangkan areal di atas 900 hektare, di mana 700 hektare itu akan dilepas swasta.
“Kami juga membahas bahwa masa pembangunannya dua tahun, tapi kami ingin menata kembali metode penghitungan penangkapan ikan sehingga dua tahun terakhir kami bisa mengoperasikan dua pelabuhan di Ambon,” jelasnya.
